Kasus RHP Berpotensi Konflik Horizontal

KASUS RHP BERPOTENSI KONFLIK HORIZONTAL

Oleh: Arnold Meaga,

Kabupaten Mamberamo Tengah Papua ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Peresmiannya dilakukan oleh Mendagri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008. Kabupaten Mamberamo Tengah Papua di pimpinpin oleh bupati Riki Ham Pagawak (RHP) selama hampir dua periode. Hingga saat ini RHP mendapatkan kasus suap sejumlah danah proyek dan gratifikasi.

Tepat pada 15 Juli 2022, KPK resmi memasukkan Ricky Ham Pagawak ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ricky Ham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12 B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sudah tidak asing lagi di telinga orang Papua dengan panggilan RHP atau Riki Ham Pagawak. Beliau adalah bupati kabupaten Mamberamo Tengah Papua yang memimpin hampir dua periode di kabupaten tersebut. Tetapi di tengah-tengah kepemimpinannya beliau kena kasus suap sejumlah danah proyek, dan gratifikasi. Saat ini RHP masih di cari oleh KPK untuk mempertanggung-jawabkan kasusnya.

RHP telah ditetapkan sebagai buronan dan Daftar Pencarian Orang (DPO). Kemudian baru-baru ini RHP telah dilaporkan ke Interpol. Semakin hari semakin berat kasus RHP. Media Nasional konsisten menyoroti Kasus RHP, dan mempertanyakan keberadaan RHP saat ini. Kasus RHP menjadi wacana utama media nasional. Semua orang yang di curigai sebagai kaki tangannya RHP di tangkap dan diinterogasi oleh pihak keamanan. 

Siapapun orang-orang yang di curigai mendapatkan sejumlah danah dari RHP pun di panggil KPK lalu diperiksa. RHP dianggap merugikan uang negara dengan kasus suap dan gratifikasi. Sehingga mau tak mau, suka tak suka RHP harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya kepada otoritas penguasa negara.

Terlihat ada yang aneh saat KPK menetapkan RHP sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus RHP dapat kita lihat dari dua sisi; pertama dari sisi ambisius beliau untuk menjadi 01 Papua. Kedua dari sisi kepentingan otoritas negara di Papua. Dari poin satu dapat di curigai bahwa kerja-kerja kampanye RHP sudah berjalan jauh sehingga ada potensi dari lawan politiknya berkolaborasi dengan kelompok tertentu untuk jatuhkan RHP. Kemudian yang kedua, ada kepentingan Jakarta untuk Papua sehingga orang seperti RHP mungkin dianggap berbahaya dan ancaman bagi eksistensi penguasa sehingga, RHP di jatuhkan melalui lembaga negara yang bernama KPK. Tujuannya hanya yaitu agar RHP tidak dapat mencalonkan diri untuk maju sebagai gubernur Papua. Juga agar RHP tidak lagi merugikan uang negara.

Tetapi jika di Papua ini di audit semua pemerintahan di Papua maka akan mendapatkan kasus korupsi dimana-mana. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjadi penyakit akut di republik ini. Jika KPK turun di semua kabupaten yang ada di dua provinsi Papua, maka kapasitas penjara yang ada di Papua tak akan mampu untuk menampung mafia-mafia koruptor yang ada di Papua yang besar ini. Papua ini menyimpan mafia-mafia koruptor, dan mafia-mafia gelap lainnya. Ada banyak kasus yang sama di setiap pemerintahan kabupaten kota di Papua. Tetapi ada tindakan pembiaran oleh negara untuk meng-audit semua itu.

Sekarang muncul kecurigaan-kecurigaan antara masyarakat Bokondini dengan masyarakat Wolo (walak), dan militan RHP. Konflik sinisme antara masyarakat yang mendukung pak RHP, dan Pak Yonas mulai bermunculan. Kecurigaan-kecurigaan ini muncul karena sikap yang diambil oleh 02 mamteng yang dianggap buru-buru hendak menggantikan semua jabatan pegawai mamteng yang ada saat ini.

Sudah barang tentu cara seperti ini berpotensi akan memicunya konflik etnik (horizontal). Oleh karena itu, segala kemungkinan untuk menjadi yang lebih baik harus di buka oleh wakil bupati Mamberamo Tengah Papua (mamteng). Agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi antara sesama masyarakat. Jika korban jatu di posisi masyarakat adalah kerugian besar bagi orang Papua. Pemerintah Jakarta akan masa bodoh dengan korban dari akibat konflik tersebut. Malahan Jakarta dapat mengambil keuntungan mutlak dari konflik dan runtuhnya Nasip pak RHP itu sendiri.

Oleh sebabnya, konflik horizontal sudah bukan lagi zamannya saat ini. Sehingga masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan tindakan 02 mamteng dalam pengambilan keputusannya, ataupun terpancing oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.  Jika wakil bupati ingin mengganti kan jabatan pegawai maka ada aturan formalnya. Tak bisa kemudian seenaknya main ganti posisi jabatan dalam pemerintahan. Pemerintahan ini milik negara bukan milik nenek moyang orang Papua.

Konflik Horizontal oleh karena politik yang salah dalam prakteknya adalah tindakan bodoh yang pernah orang Papua buat. Konflik Horizontal oleh karena kasus RHP adalah tindakan yang salah. Dan konflik horizontal oleh karena kasus RHP tak boleh terjadi. Jika terjadi maka, yang konflik kita orang Papua, kemudian yang korban kita orang Papua. Lalu yang rugi kita juga orang Papua. Dari konflik horizontal ada pihak-pihak tertentu yang akan mengambil keuntungan absolut. Karenanya, jangan sampe kita diadu domba layaknya bintang. "Adu domba bangsa terjajah (Papua) adalah praktik politik disintegrasi bangsa penjajah (kolonial)".

Oleh karena itu disini saya tidak bermaksud mematahkan semangat juang dari militansinya kawan-kawan RHP, juga relawan RHP yang senantiasa ada buat pak RHP. Serta masyarakat yang selalu ada dan setia pula pada pak RHP. Kasus pak RHP akan sangat berat jika pak RHP tidak serahkan dirinya kepada otoritas negara yang berwajib. Ini jalan satu-satunya yang harus di tempuh oleh pak RHP. Tanah Papua ini milik pak RHP, Negri Papua ini milik pak RHP. Di rumah sendiri kita hidup kaya pencuri dan teroris adalah tidak baik. Sebaiknya pak RHP datang dan bawah diri pada Negara RI ini. Pasti ada jalan keluar dan solusi yang terbaik buat pak RHP.

    *TUHAN MEMBERKATI KITA SEMUA*

Sumber Referensi: 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamberamo_Tengah#:~:text=Kabupaten%20ini%20dibentuk%20pada%20tanggal,pada%20tanggal%2021%20Juni%202008.

Pak Jokowi Orang Papua Masih Tolak Otsus dan DOB

PAK JOKOWI ORANG PAPUA MASIH TOLAK OTSUS DAN DOB 

Oleh: Arnold Meaga,

Orang Non-Papua yang datang ke Papua tak pernah orang Papua marah, orang Non-Papua yang datang ke Papua cari nafkah orang Papua tak pernah membenci mereka, dan orang Papua tak pernah rasis pada orang Non-Papua. Orang Papua terima kehadiran orang Non-Papua dengan lapang dada dan terbuka. Orang Non-Papua yang datang ke Papua tanpa syarat sedikit pun. karena itu, Pak Jokowi harus tahu berterima kasih sama orang Papua. Karena orang Papua telah diterima dan tidak berbuat jahat sama orang Non-Papua yang sedang berdomisili di Papua yang besar ini.

Anda Jokowi harus dengar aspirasi orang Papua bahwa, mereka orang Papua tidak mau Pemekaran dan Otsus. Walaupun Jakarta konsisten mekarkan provinsi dan kabupaten kota di Papua tetapi, Papua tetap berada pada peringkat atas dengan prestasi kemiskinan tertinggi, kesehatan terburuk, pendidikan terburuk, dan tingkat kriminalitas tinggi, serta operasi militer paling banyak di Papua. Semua fakta ini ada di depan mata dan sedang berkeliaran pada lingkungan masyarakat sosial.

Jika sekarang Jokowi menambahkan lagi pemekaran di Papua maka, ini akan menjadi arena perebutan jabatan, dan perebutan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua. Jokowi sendiri tidak jalankan kepentingan rakyat Indonesia, Jokowi hanya jalankan kepentingan partai politik. Oleh karenanya, jangan menaruh harapan penuh pada Jokowi untuk Papua.

Operasi militer di Papua dijadikan lahan bisnis bagi militer dan industri senjata. Industri senjata membutuhkan pasarnya, sedangkan militer adalah bagian dari kelompok yang akan menggunakan senjata api dan amunisi. Wilayah konflik seperti Papua akan di gunakan oleh industri senjata untuk menjual senjatanya, TNI/POLRI akan mengambil kesempatan untuk bertransaksi jual beli senjata api dan amunisi.

Papua adalah daerah paling aman dan nyaman bagi elit negara untuk melakukan bisnis gelap. Mafia-mafia ini punya aset bisnis di Papua, sehingga dengan cara apapun Otsus, DOB atau pemekaran adalah satu-satunya alat yang musti dipertahankan eksistensinya di Papua. 

Pemerintahan Jokowi ini terlalu munafik. Baru-baru ini dia mau jadi Juru Damai konflik Ukraina dan Rusia. Yang kemudian konflik di Papua di sembunyikan alias di tutup rapat. Sok menjadi pahlawan di siang bolong adalah fitra manusia munafik. Selesaikan dulu masalah rumah tangga mu, lalu kemudian bantu maslah rumah tangga orang lain.

Orang Papua mayoritas eksis menolak segala macam paket yang Jakarta berikan. Otsus dan DOB adalah alat yang Jakarta berikan ke Papua untuk kepentingannya sendiri. Orang Papua merasa tak perlu dengan Otsus dan DOB hadir di Papua. Genosida, etnosida, dan marjinalisasi orang Papua ada dalam perut Otsus dan DOB/atau pemekaran.

Masa depan orang Papua di tangan NKRI tak akan baik-baik. Segala macam cara dalam bentuk kontravensi eksis dijalankan untuk mematikan nasionalisme, patriotisme, dan ideologi Papua Merdeka. Namun itu akan sia-sia. Mau tak mau, suka tak suka, Papua akan merdeka dalam waktu yang tempo.

Gambar: Presiden Republik Indonesia (RI)

DAMPAK DARI DANAH DESA DI PAPUA

DAMPAK DARI DANA DESAH DI PAPUA

Oleh: Arnold Meaga,

Dalam pemerintahan desa, kemudian dalam Undang Undanga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah dengan jelas mengatur tentang tujuan dan maksud pemerintahan desa itu sendiri. UU Pasal 7 ayat yang ke-3 bagian a, b, c, d, dan e, telah dengan jelas menyebutkan bahwa; mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan  Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan desa; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan  daya saing Desa.

Negara melalui Danah desa berkehendak untuk membangun dan membantu masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi semua ini tak berjalan efisien dan efektif pada lingkaran sosial di Papua khususnya. Ada berbagai dampak yang buruk dari implementasi danah desa tersebut. 

Akibat dari implementasi danah desa yang jumlahnya tidak kecil itu, setidaknya talah menciptakan ketergantungan orang Papua. Jiwa produktif orang Papua kian terkikis oleh hegemoni uang rupiah yang hadir melalui pemerintahan desa di Papua. Pemerintah pusat konsisten memberikan danah desa ke Papua supaya orang Papua sejahtera, supaya pembangunan merata dari pinggir kota, masuk ke dalam kota. Tetapi pada akhirnya rencana dan tujuan ini tak berdaya, juga tak berhasil.

Penggunaan danah desa tak berjalan baik artinya bahwa, ada ketimpangan dalam implementasi danah desa oleh pemerintahan desa. Kemudian penggunaan danah desa oleh masyarakat di Papua sangat tidak baik. Masyarakat terlalu boros menggunakan danah desa, juga tidak benar dalam menggunakan danah desa. Eksistensi perjudian di Papua membajak masyarakat Papua menjadi pemalas. Dari uang desa masyarakat habiskan untuk aktivitas perjudian dan miras. Pemborosan uang mengakibatkan orang Papua menjadi sifat peminta-minta di jalan, meningkatnya pencurian atau perampokan di mana-mana.

Ini wajah orang Papua yang semakin tidak jelas nasip masa depannya di kemudian hari. Dampak dari kucuran danah desa yang tidak kecil itu membuat orang Papua berharap penuh padanya (Uang Desa). Padahal yang menjamin orang Papua hidup adalah tanah Papua yang subur ini. Uang tak bisa jamin keberlangsungan hidup manusia dalam jangka waktu yang panjang. Kecuali tanah itu sendiri.

Tanah memberikan kehidupan kepada orang Papua, tanah menjamin kehidupan orang Papua, tanah tidak pernah mengecewakan orang Papua dan manusia pada umumnya. Orang Papua bilang tanah adalah mama dari kehidupan orang Papua, dan sudah barang tentu tanah adalah mama (ibu), dari segala bentuk kehidupan.

Oleh sebab itu, dampak dari danah desa sebenarnya telah memberikan kekacauan pada sifat asli orang Papua yang notabenenya adalah orang rajin dan produktif. Karenanya, mari kembali pada sifat asli orang Papua yang produktif itu. Singkirkan hegemoni kultural yang pada esensinya tidak bisa buat orang Papua maju, dan mandiri sebagai manusia yang berpikir produktif.

Implementasi danah desa di Papua telah memberikan kontribusi destruktif pada masyarakat Papua. Ini semua karena tak ada pengawasan ketat dari pemerintah itu sendiri. Dan tak ada draf UU yang efektif untuk mengatur dan mengawal penggunaan danah desa oleh pemerintahan desa. Barang kali ada UU desa tetapi UU tersebut tak pernah di kawal oleh pemerintah. 

Oleh sebab itulah maka, pengawalan dan pemantauan danah desa di Papua harus dilakukan. Negara tak bisa membiarkan pemerintahan desa yang menggunakan uang desa layaknya uang pribadi. Ini adalah kegagalan pemerintah yang terus membiarkan pemerintahan desa di Papua menggunakan uang desa sebebasnya tanpa ada pengawasan yang ketat. Karena itu, sebagai akibat potensi konflik horizontal akan timbul di masyarakat.

Sumber:

UU Desa nomor 6 tahun 2014; republik Indonesia (RI),

Sumber gambar:

https://jubi.co.id/dampak-desa-global-terhadap-indra-orang-papua/amp/,

RI JADI JURU DAMAI KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA, KONFLIK PAPUA DI SEMBUNYIKAN

RI JADI JURU DAMAI KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA, KONFLIK PAPUA DI SEMBUNYIKAN

Oleh: Arnold Meaga,

Ketika saya melihat berita dengan judul Indonesia menjadi juru damai konflik Rusia, dan Ukraina saya menjdi sedi, dan heran dengan Negara seperti Indoneisa ini. Saya sebagai orang Papua merasa terpukul saat membaca judul berita yang di post seperti ini untuk di konsumsi public nasional dan Internasional. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah konflik territorial yang telah berlangsung cukup lama. Konflik ini memberikan pengaruh siknifikan pada sector ekonomi global di dunia. Tak terlepas dari konflik ini mengakibatkan korban pada rakyat sipil di kedua belah pihak yang berkonflik. Kerugian Negara tentu akan mempengaruhi perekonomian Negara itu sendiri. Sudah barang tentu bahwa kelaparan pada rakyat, kesehatan masyarakat, dan pendidikan akan berpengaruh. 

Baru-baru ini Indonesia mau jadi juru damai konflik Rusia dan Ukraina di hadapan masyarakat Internasional. Barangkali ini baik tetapi masih ada masalah rumah tangga yang Jokowi harus selesaikan sendiri. Tidak baik dan tidak bijak bicara masalah rumah tangga orang lain, sedangkan rumah tangganya sendiri masih belum beres dan masih bertumpuk-tumpuk masalahnya. Rusia keras kepala karena ada sebagian wilayah dari ukraina adalah wilayah kekuasaan rusia. Dan ukraina mempertahankan wilayahnya dengan dalil masing-masing. Masalah rumah tangga Indonesia sangat banyak dan menumpuk didalamnya. Indonesia musti melihat kembali dalam rumah tangganya sendiri sebelum bicara banyak soal masalah konflik di rumah tangga orang lain (Rusia Ukraina). Sok menjadi pahlawan dan hati malaikat di siang bolong adalah sifat hipokrit manusia yang jahat.

Perang Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Sejak di mulai 24 februari lalu, saat ini pertempuran sudah memasuki ke-135. Presiden Ukraina (Volodymyr Zelensky) tidak mau serahkan tanahnya ke Rusia. Presiden Ukraina konsisten menyerukan bantuan kepada barat. Sikap Ukraina ini tentu akan menciptakan potensi perang yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina itu sendiri. Putin merespon pernyataan ini dengan mengancam perang berkepanjangan. Rusia menantang Negara-negara barat untuk perang dengan Rusia jika barat hendak bergabung dengan Ukraina. Di satu sisi pemerintah Ukraina tak memikirkan nasip rakyat sipil saat ini. Kondisi rakyat sipil Ukraina sangat memprihatinkan dari konflik ini. Rusia gencar melakukan serangan di Ukraina, kemudian pemerintah Ukraina tetap tak mau tunduk atau inisiatif untuk menghentikan konflik tersebut. Nyawa manusia lebih penting daripada yang lain-lain.

Konflik Rusia dan Ukraina akan berdampak pada perang dunia ketiga (PD III). Barangkali perkembangan wacana secara global seperti ini. PD III berpotensi meledak oleh karena konflik Rusia dan Ukraina. Ditambah lagi dengan ancaman putin terhadap Negara-negara barat untuk berperang di medan tempur. Tentu rusia telah memikirkan konsekuensi logis dari perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Yang kemudian akan memberikan pengaruh secara global. Eksistensi perekonomian Negara-negara dunia ke tiga terancam hancur. Negara-negara imperialisme akan mengambil keuntungan dari perang Rusia dan Ukraina. Imperialisme global menguasai Negara-negara kecil melalui sector ekonomi dan kebijakan politik luar negri. Negara-negara dunia ketiga hanya mengikuti hegemoni arus politik imperialisme yang notabenenya adalah ketergantungan politik global.

Indonesia saat ini mau menjadi pahlawan untuk menciptakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Jokowi mau bicara atau ikut campur dalam rumah tangganya rusia dan ukraina untuk memperdamaikan mereka dua (Rusia dan Ukraina). Tetapi jokowi tak pernah menyadari bahwa rumah tangganya sedang bermasalah. Di pulau Jawa dan sekitarnya banyak kasus pelanggaran HAM yang dimana pelakunya adalah otoritas Negara. Perampasan lahan, tanah-tanah rakyat di rampas oleh Negara atas nama pembangunan nasional dan kepentingan nasioal. Negara sudah tak memikirkan nasip rakyatnya sendiri. Penindasan Negara atas rakyat, arogansi Negara atas rakyat meningkat siknifikan. Penumpukan masalah dalam negri RI kian meningkat, yang kemudian pemerintah tetap mengambil jalan apatisme absolute.

Indonesia saat ini sedang menjajah bangsa Papua sejak tahun 60an hingga saat ini. Indonesia adalah penjajah colonial di zaman moderen ini atas bangsa Papua Barat. Status Indonesia sebagai penjajah sudah dan telah diketahui oleh bangsa Papua sendiri dan masyarakat Internasional. Aktivitas Indonesia colonial diatas tanah Papua telah mendatangkan bencana bagi bangsa Papua selama 50 tahun lebih. Papua diintegrasi masuk ke dalam bingkai RI pada 1 mei 1963 hingga saat ini, ribuan kasus pelanggaran HAM Papua belum pernah diselesaikan oleh Negara. Kemudian Papua sekarang telah menjadi basis wilayah operasi militer Indonesia yang tak diketahui oleh Internasional. Indonesia konsisten sembunyikan kebusukannya di Papua pada public internasional (dunia). Tahun 60an Indonesia melancarkan berbagai operasi militer di Papua, demi mencaplok Papua masuk ke dalam bingkai Indonesia. Mencaplok Papua masuk kedalam Indonesia adalah murni kepentingan ekonomi, politik Indonesia colonial dan kroninya imperialisme global.

Konsistensi Indonesia menyembunyikan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Papua terbukti dengan caranya melancarkan operasi militer di Papua, membungkam ruang demokrasi bagi rakyat bangsa Papua, membungkam ruang diskusi bagi aktivis dan mahasiswa Papua, mempersemput kebebasan jurnalisme di Papua, dan membantai orang-orang Papua yang berusaha membongkar kejahatan Negara di Papua Barat. Catatan pelanggaran HAM Papua jika di kumpulkan sejak tahun 60an hingga saat ini maka, kasus pelanggaran HAM Papua akan mustahil untuk diselesaikan oleh otoritas neagara Indonesia (colonial). Sekian banyak kasus HAM Papua yang tak pernah mendapatkan atensi Negara sejak tahun 60an hingga saat ini telah membuktikan bahwa Negara tak mampu selesaikan masalah Papua, juga Negara melakukan pembiaran.

Oleh sebab itu, kalau Indonesia hendak berbicara kemanusian untuk Rusia dan Ukraina disana maka, Indonesia sedang bersikap hipokrit dihadapan dunia Internasional. Ini adalah cara dan gaya Indonesia yang memalukan. Mustinya Indonesia menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya yakni menyelesaikan akar masalah Papua yang sudah lama telah menjadi luka busuk Negara itu sendiri. Orang Papua atau rakyat bangsa Papua sebenarnya menunggu kejujuran Indonesia colonial bahwa, sebenarnya Papua telah menjadi Negara bangsa pada 1 desember 1961. Tetapi dengan kekuatan militarisme Indonesia berhasil mencaplok Papua masuk ke dalam bingkai RI. Sangat tidak bijak jika Indonesia bicara kemanusiaan di luar dari rumahnya sendiri. Kemanusian bangsa Papua diabaikan, kemanusiaan bangsa Papua di lupakan, kemanusiaan Papua di sembunyikan. Segala macam cara dilakukan oleh penjajah Indonesia untuk menutupi kebusukannya di Papua Barat.

Di Papua, konflik bersenjata terus meningkat dari tahun ke tahun, korban terbanyak berasal dari masyarakat sipil, berbagai profesi, usia, jenis kelamin, agama dan etnis khususnya orang asli Papua. Tidak ada perlindungan dan jaminan keamanan bagi masyarakat sipil dimana pun mereka berada dan beraktifitas. Konflik ini telah mengancam upaya-upaya perdamaian di Papua, Indonesia dan Internasional. Meningkatnya konflik berkaitan erat dengan meningkatnya perdagangan senjata api dan amunisi (PSAA) secara illegal, setidaknya dalam 11 tahun terakhir (2011-2021) (sumber: Laporan Investigasi PSAA_ALDP_1 Juli 2022).

Operasi militer di Papua, perdagangan senjata api dan amunisi di Papua, dan eksploitasi Sumber Daya Alam Papua (SDA-P) membuat Indonesia tak bisa melepaskan Papua untuk menentukan nasip sendiri (HMNS). Kehadiran Investor asing di Papua adalah bagian dari penumpukan kekuatan Indonesia untuk melanggengan eksistensi penjajahan atas Papua itu sendiri. Memperbanyakan pemekaran DOB di Papua adalah bagian dari draf stratak pemerintah Indonesia kolonail dalam mempertahankan Papua dalam konteks NKRI harga mati. Dalam konteks NKRI harga mati banyak orang Papua yang mati dan terancam punah. Genosida, etnosida, dan penguasaan bumi Papua oleh Indonesia telah dan sedang berlangsung. Tantangan untuk bangsa Papua  dan generasi bangsa Papua kedepan adalah mengetahui musuh Negara colonial, dan membebaskan bangsa Papua dari ancaman pemusnahan etnis Melanesia (Papua).

Sumber Referensi:

CNBC Indonesia; 4 Update Perang Rusia-Ukraina, Putin Tantang Aliansi Barat,

CNBC Indonesia; RI Jadi Juru Damai, Desak Perang Rusia Ukraina Stop di G20,

Laporan Investigasi PSAA-ALDP-1 Juli 2022,

PIKIRKAN BAIK MASALAH KITA BANGSA PAPUA

PIKIRKAN BAIK MASALAH KITA BANGSA PAPUA

Oleh: Arnold Meaga,

Pelanggaran HAM Papua mustahil di tuntaskan oleh otoritas yang ada (negara). Otsus dan Pemekaran pun mustahil di hentikan oleh Jakarta. Elit Papua pun senantiasa memperjuangkan pemekaran yang diatur dalam draf UU Otsus jilid II. Institusi-institusi negara tak mampu menyelesaikan problematika Papua sejak tahun 60an hingga saat ini.

Pertanyaannya bahwa, sekarang dan masa yang akan datang apa yang akan rakyat bangsa Papua dapat dari pemekaran DOP di Papua dari Sorong sampai dengan Samarai ..? Selama 21 tahun lebih implementasi Otsus Papua dimana letak kesuksesan-nya ..?

Papua adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, kesehatan terburuk, pendidikan tertinggal, konflik horizontal, Gizi buruk, bisnis miras, dan tingkat kematian manusia paling tinggi, serta operasi militer negara hampir di semua tempat di Papua. Wajah realitas objektif Papua ini berjalan di era otonomi khusus selama 20 tahun di Papua. Otsus tak pernah dirasakan oleh rakyat bangsa Papua Barat. Otsus tak memperhatikan kondisi rakyat Papua. esensi dari desentralisasi wilayah tak dipahami oleh pemerintah barangkali. Oleh karena itu, pada akhirnya implementasi Otsus di Papua selama 20 tahun tersebut telah gagal.

Simplifikasi masalah Papua, dan impunitas selalu menjadi kultur pemerintah pusat (Jakarta) untuk Papua. Karena itu, krisis kepercayaan yang oleh orang Papua atas Jakarta kian menurun drastis. Paket UU Otsus dan Pemekaran terus di dorong oleh Jakarta dan elit Papua. Demi kepentingan ekonomi politik (ekopol) di Papua nyawa manusia Papua menjadi taruhannya. 

Sedangkan Pak Gubernur Papua (LE) mengusulkan 7 provinsi di Papua, dan kemudia ketua ikatan asosiasi bupati pegunungan (R. HAM Pagawak) mendukung DOB. Saya tidak mengerti pertimbangannya seperti apa sehingga, keputusan seperti ini bisa diambil oleh Jakarta dan elite Papua. Padahal rakyat Papua eksis dorong penolakan paket Otsus dan DOP di Papua. Indonesia menggunakan Otsus dan dop untuk mempertahankan eksistensi kolonisasinya di Papua.

Pada dasarnya elit Papua itu diintimidasi, diteror, bahkan diancam bunuh mungkin sehingga, dia elite Papua mau tak mau, suka tak suka harus mendukung dan menerima kemauan Jakarta. Tekanan-tekanan seperti ini mengganggu sikologi elit Papua, juga nurani elite Papua. Tetapi dia elite Papua harus ikuti mekanisme logika kolonialisme Indonesia.

Pemekaran di Papua akan memberikan ruang untuk operasionalisasi Draf UU Omnibus Law. Yang kemudian kapitalisme nasional, global, dan imperialisme akan menancap kukunya diatas bumi Papua yang besar ini. Untuk bagaimana mengeruk sumber daya alam Papua (SDA-P).

Orang-orang Papua, termasuk elite Papua (pribumi) nasipnya semakin sama dengan bangsa aborigin di Australia. Di masa-masa yang akan datang kita orang Papua tidak tahu bahwa, nasip dan masa depan kita di tangan Indonesia akan bagaimana, dan akan seperti apa nantinya.

Kita (orang Papua) tahu sama-sama akar masalah Papua, juga perjuangan Papua Merdeka (PM). Tetapi ada sebagian orang Papua yang menjaga kepentingan jabatannya dalam konteks Indonesia. Ada kaum intelektual Papua yang menjadi tim buat pilpres, gubernur, bupati, dan lain-lain dalam konteks Indonesia pula. 

Kita gagal memaknai arti Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat (PM). Kita gagal memaknai pula arti penderitaan dan penindasan yang kolonial ciptakan di Papua yang besar ini. Kita (bangsa Papua) sama-sama dipermainkan seperti bola oleh penguasa kolonial (penjajah Indonesia). Intinya kita sedang diperhadapkan dengan ancaman etnosida, dan genosida.

Kita orang Papua bukannya sama-sama mencari solusi untuk kepentingan bersama untuk jangka panjang kedepan, kita tak pernah memikirkan bagaimana nantinya kehidupan anak cucu kedepan. Hak Menentukan Nasip Sendiri (HMNS) bagi Papua adalah suatu keharusan sebagai eudaimonisme bangsa Papua Barat. Mari sama-sama tolak DOP dan Otsus yang notabenenya adalah instrumen yang akan menggenosidakan orang-orang melanesi yang mendiami bumi Papua ini.

Salam Pembebasan!

21/06/2022.

LOGIKA HUKUM INDONESIA

LOGIKA HUKUM INDONESIA

7 tapol Papua di kaltim

Oleh: Arnold Meaga

LOGIKA
Logika merupakan pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Ilmu logika di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal, yang artinya suatu pemikiran yang masuk akal (rasional) dapat di implementasikan dalam tindakan rasional pula (masuk akal).

Karena itu, Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan (validitas) sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan (premis). Sehingga, kegunaan logika adalah untuk Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis dan koheren.

LOGIKA HUKUM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, logika merupakan (1) pengetahuan tentang kaidah berpikir, (2) jalan pikiran yang masuk akal. Menurut Munir Fuadi, cara kerja metode untuk memperbaiki kebenaran atau ketepatan dari suatu hukuman, sedangkan hukuman adalah suatu bentuk pemikiran. Kelsen memandang ilmu hukum adalah pengalaman logis dari suatu bahan di dalamnya sendiri adalah logikal. Ilmu hukum semata-mata hanya ilmu logikal. Ilmu hukum adalah sistematikal logikal dan historis dan juga sosiologikal. Logika hukum (alasan hukum) memiliki dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, hukum terkait dengan aspek psikologis yang dihakimi dalam membuat hukuman dan putusan hukum. 

HUKUM NEGARA INDONESIA

Banyak pendapat masyarakat manusia yang universal bahwa, hukum itu adalah untuk menegakkan keadilan dan ketidak adilan dalam negara. Hukum musti adil dalam praktiknya, dan mereka yang mempraktikan hukum tersebut musti adil dan jujur pula (Hakim dan sejenisnya). Saya tidak bisa bilang bahwa hukum Indonesia itu adil dalam pengimplementasian nya terhadap warga negara (masyaramat manusia).

Hukum indonesia merupakan hukum yang benar-benar timpang dalam implementasinya (praktik). Dalam sistem hukum tak boleh ada sedikit pun hal-hal yang berbau rasis. Hukum adalah instrumen dalam menghapuskan segala bentuk kedestruktifan fitra manusia yang sadistis atas manusia lainnya, termasuk diskriminasi rasial.

Jadi, implementasi hukum di Indonesia ini memang timpang sepenuhnya. Dia hukum Indonesia sepenuhnya melayani kepentingan penguasa negara yang minoritas. Dalam hukum Indonesia, rakyat adalah objek yang senantiasa dieksploitasi, dan ditindas. Hukum lebih mendukung kebutuhan otoritas penguasa negara yang di penuhi oleh komunitas kapital yang telah menguasai lembaga parlementarisme negara (Indonesia repulik).

Karena itu, untuk bangsa West Papua jangan mengharapkan pemerintah indonesia untuk menerapkan keadilan hukum yang seadil-adilnya bagi bangsa West Papua. Jika ada, itu sekedar janji dan janji saja. Tak ada keadilan bagi Papua, tak ada kesejahteraan bagi Papua, tak ada damai bagi Papua, tak ada tanah damai bagi Papua. Yang ada bagi Papua adalah ketimpangan dalam segala hal, kemiskinan masif yang terstruktur, pembunuhan atas nama keamanan negara, diskriminasi rasial, perebutan lahan tanah atas nama pembangunan nasional negara dan lain-lain.

PENUTUP:

Secara logika, hukum indonesia sebenarnya kontradiktif dengan praktiknya di lapangan. Jadi praktik hukum Indonesia adalah tidak logis dalam menangani suatu perkara atas rakyat dalam negri. Banyak kasus dari pada praktik hukum Indonesia yang tidak adil dalam praktiknya. Buktinya pun sangat banyak terjadi di mana-mana atas rakyat Indonesia ini. Jadi, hukum Indonesia itu praktiknya masih ada yang salah,  dan kesalahan praktik hukum itu merupakan masalah/problem yang musti di konservasikan oleh otoritas negara itu sendiri.

"Hak Menentukan Nasip Sendiri (HMNS) bagi bangsa West Papua adalah solusi yang hakiki". Selama bangsa Papua masih dalam indonesia, bangsa Papua hanya akan senantiasa menjadi objek penindasan dan atau penderita. Ujung-ujungnya bangsa West Papua akan mengalami pemusnahan etnis melanesia Papua. Seperti bangsa Aborigin (penghuni tanah Australia) yang telah punah dari atas tanahnya sendiri.

Karena itu, otorutas negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) musti adil dalam menegakkan hukum. Tujuh tahanan pokitik Papua yang ada di Kaltim musti di bebaskan tanpa syarat. Sebab, mereka adalah korban rasis dan bukan pelaku rasis. Intinya, negara masih sangat pesimis dalam menyelesaikan perkara hukum itu sendiri.

Selamat Sahabat!!

LOGIKA CINTA KEMANUSIAAN ATAS BANGSA WEST PAPUA

LOGIKA CINTA KEMANUSIAAN ATAS

BANGSA WEST PAPUA

Oleh: Arnold Ev. Meaga

APA ITU LOGIKA 

Logika berasal dari kata Yunani Kuno (logos) yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike episteme (bahasa Latin: logica scientia) atau ilmu logika (ilmu pengetahuan) yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa diartikan dengan masuk akal.

APA ITU LOGIKA CINTA KEMANUSIAAN 

Logika cinta kemanusiaan adalah cara berpikir orang dengan kesadaran objektif yang benar-benar timpang dan destruktif. Logika cinta kemanusiaan merupakan proses berpikir seorang subjek yang rasional dan objektif absolut. Logika cinta kemanusiaan adalah proses berpikir yang berlawanan dengan logika anti kemanusiaan. Orang dengan fitra logika cinta kemanusiaan adalah orang yang senantiasa akan merasakan bahwa penindasan orang lain/penindasan yang dialami oleh bangsa lain adalah masalahnya juga. Ini tipe orang yang hidup dengan logika cinta kemanusiaan dalam jiwa rasionalnya.

Tidak semua orang jatuh dalam dunia logika cinta kemanusiaan. Semua orang lebih banyak jatu kepada dunia logika cinta yang non kemanusiaan. Logika cinta akan materialis, apatisme, hedonisme dan egosentrisme, misalnya. Logika cinta kemanusiaan dengan logika non cinta kemanusiaan merupakan kontradiktif dalam dialektikanya pada ruang lingkup masyarakat sosial. Di dalam internal pemerintah Indonesia tak ada sama sekali kehidupan bagi logika kemanusiaan atas jiwa rasional mereka yang ada duduk dalam lembaga-lembaga fundamental otoritas negara. Hasilnya pun pemerintah tak akan ada pula sedikit pun ruang untuk tumbuh hidupnya rasa patriotisme dan nasionalisme atas dirinya secara personal.

Kehancuran tatanan sosial dalam negara pun disebabkan oleh tak ada sedikitpun rasa nasionalisme, dan patriotisme dalam nalar dan insting pejabat negara yang memimpin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan nasionalisme, dan rasa patriotisme itu musti dihidupkan dan dijaga kesehatannya dalam jiwa rasional pejabat negara yang senantiasa mengontrol mesin pemerintahan dengan sistemnya tersebut. Indonesia misalnya, adalah contoh konkrit yang ada didepan  mata kita bahwa, pejabat negaranya sudah tak ada sedikitpun nasionalismenya dalam pikiran, kalau sudah tak ada sedikitpun nasionalisme atas jiwa rasionalnya maka, rasa patriotisme tak ada ruang sedikit pun dalam nalarnya, serta instingnya. Keadaan ini akan membawa dirinya kepada dunia logika non kemanusiaan itu sendiri. Akibatnya, aktivitas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), intimidasi atas rakyat kecil, penindasan, diskriminasi rasial, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan hukum dan lain sebagainya akan berlangsung dalam negri (negara).

Karena itu, dalam jiwa rasionalnya makluk manusia adalah sangat fundamental untuk dihidupkan “logika cinta kemanusiaan” itu sendiri. Logika cinta kemanusiaan adalah kesadaran rasional seorang manusia atas ketimpangan universal yang sedang terjadi. Logika cinta kemanusiaan membawa manusia menuju pada kesadaran Transitif absolut. Logika cinta kemanusiaan adalah respon atas ketimpangan demi menciptakan kehidupan yang layak dengan konfigurasi fitra universal tanpa ketimpangan universal pula. Orientasi logika cinta kemanusiaan lebih pada ketidak terimaan atas tindakan anti kemanusiaan. Logika cinta kemanusiaan lawannya logika cinta anti kemanusiaan. 

Karenanya, logika anti kemanusiaan merupakan logika destruktif yang orientasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang supstansial. Secara moral, logika anti kemanusiaan adalah tidak dapat diterima dalam dunia moralitas. Dalam dunia etika, logika anti kemanusiaan adalah tidak dapat diterima oleh masyarakat manusia yang universal. Dalam dunia etika sosial budaya tak ada ruang sedikit pun bagi kehidupan logika anti kemanusiaan itu sendiri.

Logika cinta kemanusiaan, secara moralitas dia dapat diterima, secara prinsip-prinsip moralitas dia dapat diterima pula. Logika cinta kemanusiaan dia tidak berkontradiksi dalam dunia moralitas. Logika cinta kemanusiaan dia termasuk dalam visi dan tujuan moralitas yang musti di wujudkan secara penuh (absolut). Logika cinta kemanusiaan itu tidak terbentuk oleh pendidikan formal, tetapi dia terbentuk dari realisme objektif dengan konfigurasi yang benar-benar destruktif.

ORANG NON PAPUA DAN LOGIKA CINTA KEMANUSIAAN

Sudah dan telah saya bahas apa itu logika cinta kemanusiaan diatas. Walapun pembahasan di atas masih belum lebih dari sempurna. Disini logika cinta akan kemanusiaan memang penting untuk ditanamkan dalam jiwa rasional makluk manusia. Tetapi logika kemanusiaan tidak lahir bersamaan dengan lahirnya manusia itu ke dalam dunia ini. Logika cinta kemanusiaan dilahirkan oleh ketimpangan realitas yang benar-benar destruktif.

Sekarang ini sudah dan telah banyak orang-orang Indonesia (non Papua) yang dengan berani menyuarakan dan memberikan dukungan kepada bangsa West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri (MERDEKA). Ini adalah manifestasi dari kesadaran akan adanya kehidupan logika cinta kemanusiaan dalam jiwa rasional mereka orang-orang Indonesia yang sadar akan kemanusiaan itu sendiri. Karenanya, orang-orang Indonesia yang berbicara dan mendukung penuh perjuangan Kemerdekaan bangsa West Papua, adalah orang-orang yang telah terbentuk jiwanya, nalarnya dan instingnya dengan konfigurasi logika cinta kemanusiaan absolut.

Oleh karena itu, jika logika cinta kemanusiaan telah terbentuk dengan baik dalam jiwa rasionalnya mereka orang-orang Indonesia tersebut maka, itu merupakan sebagian daripada nasionalisme kemanusiaan yang tumbuh pada mereka kawan-kawan Indonesia. Pertumbuhan logika cinta kemanusiaan atas orang-orang Indonesia yang mendukung kemerdekaan bangsa West Papua adalah sangat subur, dibandingkan orang-orang Papua yang sebagai objek yang dijajah dan di tindas diatas tanah West Papua tersebut. Dengan jujur, saya harus akui bahwa kesadaran orang-orang Indonesia yang mendukung Papua Merdeka, sebagai orang-orang yang mempunyai kesadaran tinggi, dan berani mempertaruhkan nyawanya demi penegakan hukum logika cinta kemanusiaan yang universal.

Masalah penindasan bangsa West Papua adalah masalah mereka (orang-orang Indonesia), jika bangsa West Papua ingin melepaskan dirinya dari penjajah Indonesia maka, mereka akan mendukung penuh perjuangan Bangsa West Papua. Itulah esensi daripada logika cinta kemanusiaan.

ORANG PAPUA DAN LOGIKA CINTA KEMANUSIAAN

Sejak awal integrasi Bangsa West Papua masuk ke dalam bingkai Indonesia (NKRI) pada 1 Mei 1963 hingga saat ini, logika cinta kemanusiaan benar-benar belum terbentuk sejauh ini dalam nalar orang-orang Papua yang mayoritas. Logika kemanusiaan adalah relatif, dan dia (logika cinta kemanusiaan) hanya akan bertumbuh pada jiwa rasional orang-orang Papua yang pada esensinya telah memahami realitas yang timpang dan destruktif absolut. Orang Papua yang mayoritas saat ini lebih banyak hidup dalam dunia logika apatisme, logika hedonisme, logika egosentrisme, dan logika falasi serta logika fatalisme absolut. Logika-logika seperti ini sepenuhnya menjebak orang-orang Papua dalam pemikiran yang tetap jalan di tempat dan tidak progresif dalam berpikir ilmia yang rasional.

“Logika cinta kemanusiaan sepenuhnya belum terbentuk dalam jiwa rasional orang-orang Papua yang mayoritas”. Orang-orang Papua masih tetap terjebak dalam beberapa dunia logika diatas. Logika tersebut merupakan logika yang benar-benar menutupi mata, nalar serta insting yang rasional itu sendiri. Orang-orang Papua musti keluar dari logika-logika yang pada esensinya tidak bisa memajukan mekanisme nalar manusia Papua yang rasional.

Siapa saja manusia Papua yang telah terbentuk logika cinta kemanusiaannya ? Dan siapa saja manusia Papua yang belum terbentuk logika cinta kemanusiaannya ? Jawabannya sederhana saja bahwa, orang Papua dengan logika cinta kemanusiaan dia akan senantiasa berbicara banyak demi kepentingan yang universal, dan rasa kepeduliannya atas persoalan kemanusiaan berada diatas rata-rata, daripada orang yang belum terbentuk logika cinta kemanusiaannya. Lalu orang Papua yang belum terbentuk logika kemanusiaannya dia akan senantiasa hidup dalam dunia rasional yang buta (terjebak dalam logika yang mematikan nalar rasional).

Bagi bangsa West Papua adalah sangat penting untuk keluar dari logika-logika yang memang tak bisa memajukan (progres) cara berpikir kita sebagai bangsa yang terjajah. Disatu sisi, penjajahan yang oleh bangsa Indonesia (kolonial) atas bangsa West Papua tak akan pernah berakhir jika kita (Bangsa West Papua) senantiasa masih terjebak dalam logika-logika yang tidak dapat memberikan pengaruh siknifikan atas cara berpikir kita orang-orang Papua (Bangsa West Papua). Karenanya, logika cinta kemanusiaan tidak hidup di semua jiwa rasional orang-orang Papua yang mayoritas, tetapi dia hidup atas orang-orang Papua yang minoritas. Logika cinta kemanusiaan hanya akan bertahan hidup di tempat yang tepat dan layak baginya. Logika cinta kemanusiaan tak mempunyai sedikitpun ruang/tempat pada orang-orang Papua yang buta matanya, nalarnya, dan instingnya atas realisme Papua yang destruktif ini.

Adalah sangat penting untuk menjadi manusia yang cinta atas kemanusiaan itu sendiri. Logika cinta kemanusiaan itu musti dibentuk dalam jiwa rasional kita orang-orang Papua itu sendiri secara personal. Logika cinta kemanusiaan akan membawa kita kepada pikiran yang rasional, dan pikiran yang rasional akan membawa kita kepada kesadaran personal yang rasional pula atas realisme destruktif Papua. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya membentuk logika cinta kemanusiaan dalam jiwa rasional kita orang-orang Papua, adalah yang paling fundamental.

Mau sampai kapan kita bangsa West Papua terjebak dalam logika-logika menyesatkan tersebut ? Mau sampai kapan kita bangsa West Papua terus dijajah oleh Indonesia (kolonial) ? Ingat jumlah kita bangsa West Papua ini tidak sampe enam juta jiwa, tidak sampe empat juta jiwa, tidak sampe tiga juta jiwa pula. Sejak Integrasi Papua masuk ke Indonesia, bangsa West Papua pada esensinya sedang di musnahkan secara evolusioner namun pasti.

PENUTUP

Yang terakhir ini, saya hanya akan tutup pembahasan ini dengan membahas sedikit bagian-bagian yang sudah menjadi kelaziman cara berpikir kita orang-orang Papua pada umumnya. Jadi supstansi cara berpikir orang-orang Papua dapat saya klasifikasikan menjadi tiga bagian diantaranya: 

•Pertama:

Tipe orang Papua yang kuat cara berpikirnya, dia akan selalu berbicara banyak tentang ide/gagasan-gagasan progresif yang baru. Dari semua ide yang dibicarakan adalah guna untuk kepentingan universal yang baik.

•Kedua:

Tipe orang Papua yang cara berpikirnya biasa-biasa saja, dia akan selalu berbicara banyak tentang situasi, dan kejadian-kejadian belaka, menceritakan sejarahnya bangsa-bangsa lain, mempercayai satu dogma, dan melihat segala sesuatu dari satu sudut pandang saja dan seterusnya. Dia akan berbicara sebatas itu saja tidak lebih.

•Ketiga:

Tipe orang Papua yang lemah cara berpikirnya, dia akan selalu menceritakan orang, menjelekkan orang, tidak suka orang lain maju dalam berpikir progres, suka menjatuhkan orang. Singkatnya suka cerita orang lain. Pemikirannya hanya seputar itu saja dan tak akan pernah maju pemikirannya.

Dari ketiga cara berpikir ini, orang-orang Papua cara berpikirnya ada pada bagian kedua dan ketiga. Tetapi yang lebih mayoritas adalah cara berpikir bagian ketiga, lalu ke tahap berikutnya yang kedua. Dan yang lebih minoritas lagi bagi orang-orang Papua dengan cara berpikir yang progres ada pada urutan pertama. Jadi kita orang-orang Papua memang kekurangan orang-orang dengan pemikiran yang kuat, seperti orang-orang dengan tipe yang ada pada urutan pertama. Karena itu anda sebagai orang Papua, cara berpikir anda ada pada urutan berapa diatas ? Jika ada pada urutan kedua atau ketiga maka, apa yang musti anda lakukan atas pikiran rasional anda ?

Sumber:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Logika.