PIKIRKAN BAIK MASALAH KITA BANGSA PAPUA
Oleh: Arnold Meaga,
Pelanggaran HAM Papua mustahil di tuntaskan oleh otoritas yang ada (negara). Otsus dan Pemekaran pun mustahil di hentikan oleh Jakarta. Elit Papua pun senantiasa memperjuangkan pemekaran yang diatur dalam draf UU Otsus jilid II. Institusi-institusi negara tak mampu menyelesaikan problematika Papua sejak tahun 60an hingga saat ini.
Pertanyaannya bahwa, sekarang dan masa yang akan datang apa yang akan rakyat bangsa Papua dapat dari pemekaran DOP di Papua dari Sorong sampai dengan Samarai ..? Selama 21 tahun lebih implementasi Otsus Papua dimana letak kesuksesan-nya ..?
Papua adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, kesehatan terburuk, pendidikan tertinggal, konflik horizontal, Gizi buruk, bisnis miras, dan tingkat kematian manusia paling tinggi, serta operasi militer negara hampir di semua tempat di Papua. Wajah realitas objektif Papua ini berjalan di era otonomi khusus selama 20 tahun di Papua. Otsus tak pernah dirasakan oleh rakyat bangsa Papua Barat. Otsus tak memperhatikan kondisi rakyat Papua. esensi dari desentralisasi wilayah tak dipahami oleh pemerintah barangkali. Oleh karena itu, pada akhirnya implementasi Otsus di Papua selama 20 tahun tersebut telah gagal.
Simplifikasi masalah Papua, dan impunitas selalu menjadi kultur pemerintah pusat (Jakarta) untuk Papua. Karena itu, krisis kepercayaan yang oleh orang Papua atas Jakarta kian menurun drastis. Paket UU Otsus dan Pemekaran terus di dorong oleh Jakarta dan elit Papua. Demi kepentingan ekonomi politik (ekopol) di Papua nyawa manusia Papua menjadi taruhannya.
Sedangkan Pak Gubernur Papua (LE) mengusulkan 7 provinsi di Papua, dan kemudia ketua ikatan asosiasi bupati pegunungan (R. HAM Pagawak) mendukung DOB. Saya tidak mengerti pertimbangannya seperti apa sehingga, keputusan seperti ini bisa diambil oleh Jakarta dan elite Papua. Padahal rakyat Papua eksis dorong penolakan paket Otsus dan DOP di Papua. Indonesia menggunakan Otsus dan dop untuk mempertahankan eksistensi kolonisasinya di Papua.
Pada dasarnya elit Papua itu diintimidasi, diteror, bahkan diancam bunuh mungkin sehingga, dia elite Papua mau tak mau, suka tak suka harus mendukung dan menerima kemauan Jakarta. Tekanan-tekanan seperti ini mengganggu sikologi elit Papua, juga nurani elite Papua. Tetapi dia elite Papua harus ikuti mekanisme logika kolonialisme Indonesia.
Pemekaran di Papua akan memberikan ruang untuk operasionalisasi Draf UU Omnibus Law. Yang kemudian kapitalisme nasional, global, dan imperialisme akan menancap kukunya diatas bumi Papua yang besar ini. Untuk bagaimana mengeruk sumber daya alam Papua (SDA-P).
Orang-orang Papua, termasuk elite Papua (pribumi) nasipnya semakin sama dengan bangsa aborigin di Australia. Di masa-masa yang akan datang kita orang Papua tidak tahu bahwa, nasip dan masa depan kita di tangan Indonesia akan bagaimana, dan akan seperti apa nantinya.
Kita (orang Papua) tahu sama-sama akar masalah Papua, juga perjuangan Papua Merdeka (PM). Tetapi ada sebagian orang Papua yang menjaga kepentingan jabatannya dalam konteks Indonesia. Ada kaum intelektual Papua yang menjadi tim buat pilpres, gubernur, bupati, dan lain-lain dalam konteks Indonesia pula.
Kita gagal memaknai arti Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat (PM). Kita gagal memaknai pula arti penderitaan dan penindasan yang kolonial ciptakan di Papua yang besar ini. Kita (bangsa Papua) sama-sama dipermainkan seperti bola oleh penguasa kolonial (penjajah Indonesia). Intinya kita sedang diperhadapkan dengan ancaman etnosida, dan genosida.
Kita orang Papua bukannya sama-sama mencari solusi untuk kepentingan bersama untuk jangka panjang kedepan, kita tak pernah memikirkan bagaimana nantinya kehidupan anak cucu kedepan. Hak Menentukan Nasip Sendiri (HMNS) bagi Papua adalah suatu keharusan sebagai eudaimonisme bangsa Papua Barat. Mari sama-sama tolak DOP dan Otsus yang notabenenya adalah instrumen yang akan menggenosidakan orang-orang melanesi yang mendiami bumi Papua ini.
Salam Pembebasan!
21/06/2022.
