DAMPAK DARI DANAH DESA DI PAPUA

DAMPAK DARI DANA DESAH DI PAPUA

Oleh: Arnold Meaga,

Dalam pemerintahan desa, kemudian dalam Undang Undanga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah dengan jelas mengatur tentang tujuan dan maksud pemerintahan desa itu sendiri. UU Pasal 7 ayat yang ke-3 bagian a, b, c, d, dan e, telah dengan jelas menyebutkan bahwa; mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan  Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan desa; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan  daya saing Desa.

Negara melalui Danah desa berkehendak untuk membangun dan membantu masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi semua ini tak berjalan efisien dan efektif pada lingkaran sosial di Papua khususnya. Ada berbagai dampak yang buruk dari implementasi danah desa tersebut. 

Akibat dari implementasi danah desa yang jumlahnya tidak kecil itu, setidaknya talah menciptakan ketergantungan orang Papua. Jiwa produktif orang Papua kian terkikis oleh hegemoni uang rupiah yang hadir melalui pemerintahan desa di Papua. Pemerintah pusat konsisten memberikan danah desa ke Papua supaya orang Papua sejahtera, supaya pembangunan merata dari pinggir kota, masuk ke dalam kota. Tetapi pada akhirnya rencana dan tujuan ini tak berdaya, juga tak berhasil.

Penggunaan danah desa tak berjalan baik artinya bahwa, ada ketimpangan dalam implementasi danah desa oleh pemerintahan desa. Kemudian penggunaan danah desa oleh masyarakat di Papua sangat tidak baik. Masyarakat terlalu boros menggunakan danah desa, juga tidak benar dalam menggunakan danah desa. Eksistensi perjudian di Papua membajak masyarakat Papua menjadi pemalas. Dari uang desa masyarakat habiskan untuk aktivitas perjudian dan miras. Pemborosan uang mengakibatkan orang Papua menjadi sifat peminta-minta di jalan, meningkatnya pencurian atau perampokan di mana-mana.

Ini wajah orang Papua yang semakin tidak jelas nasip masa depannya di kemudian hari. Dampak dari kucuran danah desa yang tidak kecil itu membuat orang Papua berharap penuh padanya (Uang Desa). Padahal yang menjamin orang Papua hidup adalah tanah Papua yang subur ini. Uang tak bisa jamin keberlangsungan hidup manusia dalam jangka waktu yang panjang. Kecuali tanah itu sendiri.

Tanah memberikan kehidupan kepada orang Papua, tanah menjamin kehidupan orang Papua, tanah tidak pernah mengecewakan orang Papua dan manusia pada umumnya. Orang Papua bilang tanah adalah mama dari kehidupan orang Papua, dan sudah barang tentu tanah adalah mama (ibu), dari segala bentuk kehidupan.

Oleh sebab itu, dampak dari danah desa sebenarnya telah memberikan kekacauan pada sifat asli orang Papua yang notabenenya adalah orang rajin dan produktif. Karenanya, mari kembali pada sifat asli orang Papua yang produktif itu. Singkirkan hegemoni kultural yang pada esensinya tidak bisa buat orang Papua maju, dan mandiri sebagai manusia yang berpikir produktif.

Implementasi danah desa di Papua telah memberikan kontribusi destruktif pada masyarakat Papua. Ini semua karena tak ada pengawasan ketat dari pemerintah itu sendiri. Dan tak ada draf UU yang efektif untuk mengatur dan mengawal penggunaan danah desa oleh pemerintahan desa. Barang kali ada UU desa tetapi UU tersebut tak pernah di kawal oleh pemerintah. 

Oleh sebab itulah maka, pengawalan dan pemantauan danah desa di Papua harus dilakukan. Negara tak bisa membiarkan pemerintahan desa yang menggunakan uang desa layaknya uang pribadi. Ini adalah kegagalan pemerintah yang terus membiarkan pemerintahan desa di Papua menggunakan uang desa sebebasnya tanpa ada pengawasan yang ketat. Karena itu, sebagai akibat potensi konflik horizontal akan timbul di masyarakat.

Sumber:

UU Desa nomor 6 tahun 2014; republik Indonesia (RI),

Sumber gambar:

https://jubi.co.id/dampak-desa-global-terhadap-indra-orang-papua/amp/,

RI JADI JURU DAMAI KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA, KONFLIK PAPUA DI SEMBUNYIKAN

RI JADI JURU DAMAI KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA, KONFLIK PAPUA DI SEMBUNYIKAN

Oleh: Arnold Meaga,

Ketika saya melihat berita dengan judul Indonesia menjadi juru damai konflik Rusia, dan Ukraina saya menjdi sedi, dan heran dengan Negara seperti Indoneisa ini. Saya sebagai orang Papua merasa terpukul saat membaca judul berita yang di post seperti ini untuk di konsumsi public nasional dan Internasional. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah konflik territorial yang telah berlangsung cukup lama. Konflik ini memberikan pengaruh siknifikan pada sector ekonomi global di dunia. Tak terlepas dari konflik ini mengakibatkan korban pada rakyat sipil di kedua belah pihak yang berkonflik. Kerugian Negara tentu akan mempengaruhi perekonomian Negara itu sendiri. Sudah barang tentu bahwa kelaparan pada rakyat, kesehatan masyarakat, dan pendidikan akan berpengaruh. 

Baru-baru ini Indonesia mau jadi juru damai konflik Rusia dan Ukraina di hadapan masyarakat Internasional. Barangkali ini baik tetapi masih ada masalah rumah tangga yang Jokowi harus selesaikan sendiri. Tidak baik dan tidak bijak bicara masalah rumah tangga orang lain, sedangkan rumah tangganya sendiri masih belum beres dan masih bertumpuk-tumpuk masalahnya. Rusia keras kepala karena ada sebagian wilayah dari ukraina adalah wilayah kekuasaan rusia. Dan ukraina mempertahankan wilayahnya dengan dalil masing-masing. Masalah rumah tangga Indonesia sangat banyak dan menumpuk didalamnya. Indonesia musti melihat kembali dalam rumah tangganya sendiri sebelum bicara banyak soal masalah konflik di rumah tangga orang lain (Rusia Ukraina). Sok menjadi pahlawan dan hati malaikat di siang bolong adalah sifat hipokrit manusia yang jahat.

Perang Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Sejak di mulai 24 februari lalu, saat ini pertempuran sudah memasuki ke-135. Presiden Ukraina (Volodymyr Zelensky) tidak mau serahkan tanahnya ke Rusia. Presiden Ukraina konsisten menyerukan bantuan kepada barat. Sikap Ukraina ini tentu akan menciptakan potensi perang yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina itu sendiri. Putin merespon pernyataan ini dengan mengancam perang berkepanjangan. Rusia menantang Negara-negara barat untuk perang dengan Rusia jika barat hendak bergabung dengan Ukraina. Di satu sisi pemerintah Ukraina tak memikirkan nasip rakyat sipil saat ini. Kondisi rakyat sipil Ukraina sangat memprihatinkan dari konflik ini. Rusia gencar melakukan serangan di Ukraina, kemudian pemerintah Ukraina tetap tak mau tunduk atau inisiatif untuk menghentikan konflik tersebut. Nyawa manusia lebih penting daripada yang lain-lain.

Konflik Rusia dan Ukraina akan berdampak pada perang dunia ketiga (PD III). Barangkali perkembangan wacana secara global seperti ini. PD III berpotensi meledak oleh karena konflik Rusia dan Ukraina. Ditambah lagi dengan ancaman putin terhadap Negara-negara barat untuk berperang di medan tempur. Tentu rusia telah memikirkan konsekuensi logis dari perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Yang kemudian akan memberikan pengaruh secara global. Eksistensi perekonomian Negara-negara dunia ke tiga terancam hancur. Negara-negara imperialisme akan mengambil keuntungan dari perang Rusia dan Ukraina. Imperialisme global menguasai Negara-negara kecil melalui sector ekonomi dan kebijakan politik luar negri. Negara-negara dunia ketiga hanya mengikuti hegemoni arus politik imperialisme yang notabenenya adalah ketergantungan politik global.

Indonesia saat ini mau menjadi pahlawan untuk menciptakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Jokowi mau bicara atau ikut campur dalam rumah tangganya rusia dan ukraina untuk memperdamaikan mereka dua (Rusia dan Ukraina). Tetapi jokowi tak pernah menyadari bahwa rumah tangganya sedang bermasalah. Di pulau Jawa dan sekitarnya banyak kasus pelanggaran HAM yang dimana pelakunya adalah otoritas Negara. Perampasan lahan, tanah-tanah rakyat di rampas oleh Negara atas nama pembangunan nasional dan kepentingan nasioal. Negara sudah tak memikirkan nasip rakyatnya sendiri. Penindasan Negara atas rakyat, arogansi Negara atas rakyat meningkat siknifikan. Penumpukan masalah dalam negri RI kian meningkat, yang kemudian pemerintah tetap mengambil jalan apatisme absolute.

Indonesia saat ini sedang menjajah bangsa Papua sejak tahun 60an hingga saat ini. Indonesia adalah penjajah colonial di zaman moderen ini atas bangsa Papua Barat. Status Indonesia sebagai penjajah sudah dan telah diketahui oleh bangsa Papua sendiri dan masyarakat Internasional. Aktivitas Indonesia colonial diatas tanah Papua telah mendatangkan bencana bagi bangsa Papua selama 50 tahun lebih. Papua diintegrasi masuk ke dalam bingkai RI pada 1 mei 1963 hingga saat ini, ribuan kasus pelanggaran HAM Papua belum pernah diselesaikan oleh Negara. Kemudian Papua sekarang telah menjadi basis wilayah operasi militer Indonesia yang tak diketahui oleh Internasional. Indonesia konsisten sembunyikan kebusukannya di Papua pada public internasional (dunia). Tahun 60an Indonesia melancarkan berbagai operasi militer di Papua, demi mencaplok Papua masuk ke dalam bingkai Indonesia. Mencaplok Papua masuk kedalam Indonesia adalah murni kepentingan ekonomi, politik Indonesia colonial dan kroninya imperialisme global.

Konsistensi Indonesia menyembunyikan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Papua terbukti dengan caranya melancarkan operasi militer di Papua, membungkam ruang demokrasi bagi rakyat bangsa Papua, membungkam ruang diskusi bagi aktivis dan mahasiswa Papua, mempersemput kebebasan jurnalisme di Papua, dan membantai orang-orang Papua yang berusaha membongkar kejahatan Negara di Papua Barat. Catatan pelanggaran HAM Papua jika di kumpulkan sejak tahun 60an hingga saat ini maka, kasus pelanggaran HAM Papua akan mustahil untuk diselesaikan oleh otoritas neagara Indonesia (colonial). Sekian banyak kasus HAM Papua yang tak pernah mendapatkan atensi Negara sejak tahun 60an hingga saat ini telah membuktikan bahwa Negara tak mampu selesaikan masalah Papua, juga Negara melakukan pembiaran.

Oleh sebab itu, kalau Indonesia hendak berbicara kemanusian untuk Rusia dan Ukraina disana maka, Indonesia sedang bersikap hipokrit dihadapan dunia Internasional. Ini adalah cara dan gaya Indonesia yang memalukan. Mustinya Indonesia menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya yakni menyelesaikan akar masalah Papua yang sudah lama telah menjadi luka busuk Negara itu sendiri. Orang Papua atau rakyat bangsa Papua sebenarnya menunggu kejujuran Indonesia colonial bahwa, sebenarnya Papua telah menjadi Negara bangsa pada 1 desember 1961. Tetapi dengan kekuatan militarisme Indonesia berhasil mencaplok Papua masuk ke dalam bingkai RI. Sangat tidak bijak jika Indonesia bicara kemanusiaan di luar dari rumahnya sendiri. Kemanusian bangsa Papua diabaikan, kemanusiaan bangsa Papua di lupakan, kemanusiaan Papua di sembunyikan. Segala macam cara dilakukan oleh penjajah Indonesia untuk menutupi kebusukannya di Papua Barat.

Di Papua, konflik bersenjata terus meningkat dari tahun ke tahun, korban terbanyak berasal dari masyarakat sipil, berbagai profesi, usia, jenis kelamin, agama dan etnis khususnya orang asli Papua. Tidak ada perlindungan dan jaminan keamanan bagi masyarakat sipil dimana pun mereka berada dan beraktifitas. Konflik ini telah mengancam upaya-upaya perdamaian di Papua, Indonesia dan Internasional. Meningkatnya konflik berkaitan erat dengan meningkatnya perdagangan senjata api dan amunisi (PSAA) secara illegal, setidaknya dalam 11 tahun terakhir (2011-2021) (sumber: Laporan Investigasi PSAA_ALDP_1 Juli 2022).

Operasi militer di Papua, perdagangan senjata api dan amunisi di Papua, dan eksploitasi Sumber Daya Alam Papua (SDA-P) membuat Indonesia tak bisa melepaskan Papua untuk menentukan nasip sendiri (HMNS). Kehadiran Investor asing di Papua adalah bagian dari penumpukan kekuatan Indonesia untuk melanggengan eksistensi penjajahan atas Papua itu sendiri. Memperbanyakan pemekaran DOB di Papua adalah bagian dari draf stratak pemerintah Indonesia kolonail dalam mempertahankan Papua dalam konteks NKRI harga mati. Dalam konteks NKRI harga mati banyak orang Papua yang mati dan terancam punah. Genosida, etnosida, dan penguasaan bumi Papua oleh Indonesia telah dan sedang berlangsung. Tantangan untuk bangsa Papua  dan generasi bangsa Papua kedepan adalah mengetahui musuh Negara colonial, dan membebaskan bangsa Papua dari ancaman pemusnahan etnis Melanesia (Papua).

Sumber Referensi:

CNBC Indonesia; 4 Update Perang Rusia-Ukraina, Putin Tantang Aliansi Barat,

CNBC Indonesia; RI Jadi Juru Damai, Desak Perang Rusia Ukraina Stop di G20,

Laporan Investigasi PSAA-ALDP-1 Juli 2022,