DAMPAK DARI DANAH DESA DI PAPUA

DAMPAK DARI DANA DESAH DI PAPUA

Oleh: Arnold Meaga,

Dalam pemerintahan desa, kemudian dalam Undang Undanga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah dengan jelas mengatur tentang tujuan dan maksud pemerintahan desa itu sendiri. UU Pasal 7 ayat yang ke-3 bagian a, b, c, d, dan e, telah dengan jelas menyebutkan bahwa; mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan  Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan desa; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan  daya saing Desa.

Negara melalui Danah desa berkehendak untuk membangun dan membantu masyarakat dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi semua ini tak berjalan efisien dan efektif pada lingkaran sosial di Papua khususnya. Ada berbagai dampak yang buruk dari implementasi danah desa tersebut. 

Akibat dari implementasi danah desa yang jumlahnya tidak kecil itu, setidaknya talah menciptakan ketergantungan orang Papua. Jiwa produktif orang Papua kian terkikis oleh hegemoni uang rupiah yang hadir melalui pemerintahan desa di Papua. Pemerintah pusat konsisten memberikan danah desa ke Papua supaya orang Papua sejahtera, supaya pembangunan merata dari pinggir kota, masuk ke dalam kota. Tetapi pada akhirnya rencana dan tujuan ini tak berdaya, juga tak berhasil.

Penggunaan danah desa tak berjalan baik artinya bahwa, ada ketimpangan dalam implementasi danah desa oleh pemerintahan desa. Kemudian penggunaan danah desa oleh masyarakat di Papua sangat tidak baik. Masyarakat terlalu boros menggunakan danah desa, juga tidak benar dalam menggunakan danah desa. Eksistensi perjudian di Papua membajak masyarakat Papua menjadi pemalas. Dari uang desa masyarakat habiskan untuk aktivitas perjudian dan miras. Pemborosan uang mengakibatkan orang Papua menjadi sifat peminta-minta di jalan, meningkatnya pencurian atau perampokan di mana-mana.

Ini wajah orang Papua yang semakin tidak jelas nasip masa depannya di kemudian hari. Dampak dari kucuran danah desa yang tidak kecil itu membuat orang Papua berharap penuh padanya (Uang Desa). Padahal yang menjamin orang Papua hidup adalah tanah Papua yang subur ini. Uang tak bisa jamin keberlangsungan hidup manusia dalam jangka waktu yang panjang. Kecuali tanah itu sendiri.

Tanah memberikan kehidupan kepada orang Papua, tanah menjamin kehidupan orang Papua, tanah tidak pernah mengecewakan orang Papua dan manusia pada umumnya. Orang Papua bilang tanah adalah mama dari kehidupan orang Papua, dan sudah barang tentu tanah adalah mama (ibu), dari segala bentuk kehidupan.

Oleh sebab itu, dampak dari danah desa sebenarnya telah memberikan kekacauan pada sifat asli orang Papua yang notabenenya adalah orang rajin dan produktif. Karenanya, mari kembali pada sifat asli orang Papua yang produktif itu. Singkirkan hegemoni kultural yang pada esensinya tidak bisa buat orang Papua maju, dan mandiri sebagai manusia yang berpikir produktif.

Implementasi danah desa di Papua telah memberikan kontribusi destruktif pada masyarakat Papua. Ini semua karena tak ada pengawasan ketat dari pemerintah itu sendiri. Dan tak ada draf UU yang efektif untuk mengatur dan mengawal penggunaan danah desa oleh pemerintahan desa. Barang kali ada UU desa tetapi UU tersebut tak pernah di kawal oleh pemerintah. 

Oleh sebab itulah maka, pengawalan dan pemantauan danah desa di Papua harus dilakukan. Negara tak bisa membiarkan pemerintahan desa yang menggunakan uang desa layaknya uang pribadi. Ini adalah kegagalan pemerintah yang terus membiarkan pemerintahan desa di Papua menggunakan uang desa sebebasnya tanpa ada pengawasan yang ketat. Karena itu, sebagai akibat potensi konflik horizontal akan timbul di masyarakat.

Sumber:

UU Desa nomor 6 tahun 2014; republik Indonesia (RI),

Sumber gambar:

https://jubi.co.id/dampak-desa-global-terhadap-indra-orang-papua/amp/,